PENDIDIKAN BAHASA

Tugas individu makalah: bahasa Indonesia

 PENDIDIKAN BAHASA

 

DISUSUN

O

L

E

H

Anita Dian Pratiwi

JURUSAN TARBIYSH/KI-1a

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI(STAIN)

SULTAN QAIMUDDIN KENDARI

2012/2013

KATA PENGANTAR

         

Alhamdullilah, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayahnya maka dapat menyelesaikan makalah kelompok mata kulia bahasa Indonesia dengan waktu yang telah di tetapkan. Tugas ini kami susun dengan maksud untuk memenuhi persyaratan mata kulia “Pendidikan Bahasa”.

           

Sebagai manusia biasa, kami menyadari makalah ini masih sangat jauh dari sempurna oleh karena ketrebatasan serta pengetahuan yang kami miliki. Untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun di masa yang  akan datang.

Akhirnya melalui sebuah do’a dan harapan semoga makalah ini dapat terdapat bermanfaat khususnya bagi kami dan bagi para pembaca semua.

                                                                                                                        Penulis    

                                                                                                                                                i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR....................................................................................i

DAFTAR ISI..................................................................................................ii

BAB I

          PENDAHULUAN

A.   Latar Belakang................................................................................1

B.   Rumusan Masalah...........................................................................2

BAB II

          PEMBAHASAN

A.   Pengertian Pendidikan Bahasa Indonesia........................................2

B.   Problematika Pendidikan di Indonesia............................................3

BAB III

          PENUTUP

A.   Kesimpulan.......................................................................................5

B.   Saran............... .................................................................................5

                                               

                                                                                                                                                ii

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Pendidikan adalah suatu program negara yang mempunyai fungsi dan tujuan yang nyata. Pendidikan berfungsi untuk membentuk watak dan karakter bangsa yang bermartabat serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki oleh setiap waraganya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bertujuan  untuk mengembangkan sikap individu (peserta didik) agar menjadi manusia yang bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berbudi luhur, berilmu, mandiri, serta bertanggung jawab. Oleh sebab itu, tujuan yang luhur itu harus benar-benar mendapat perhatian khusus agar bangsa ini tidak dipandang sebagai bangsa yang kehilangan karakternya.

            Sudah lebih dari sengah abad bangsa Indonesia merdeka, tapi sampai saat ini justru bangsa Indonesia semakin mengalami degradasi karakter kebangsaan. Meningkatnya tindak kriminal dan semakin menjadi-jadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di bangsa ini menunjukan bahwa masyarakat Indonesia sedang kehilangan jati diri. Belum lagi ancaman disintegrasi bangsa yang menggejala di berbagai daerah semakin menguatkan bahwa bangsa ini sedang mengalami kriris karakter kebangsaan

            Pendidikan yang semestinya menjadi motor ”perbaikan” sekaligus ”pembentukan” karakter bangsa justru mengalami kegagalannya. Meskipun mengalami kegagalan, pendidikan masih menjadi sarana yang paling efektif untuk membentuk karakter bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Reorientasi pendidikan dengan mendorong peran pemerintah lebih optimal serta revitalisasi pendidik merupakan langkah awal yang harus ditempuh untuk menjadikan pendidikan sebagai motor perbaikan dan pembentukan karakter bangsa. Pendidikan terpadu merupakan sebuah tawaran solutif atas implementasi pembelajaran yang berlansung selama ini yang telah menyebabkan pendidikan terdikotomi.

     

                                                                                                                                                1

BAB II

PEMBAHASAN

A.      Pendidikan Bahasa Indonesia

Pendidikanbahasa Indonesia merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diajarkan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Akan tetapi yang sangat mengherankan sebagai warga negara Indonesia yang mengenyam pendidikan dan mempelajari bahasa Indonesia masih banyak yang belum mengerti dengan baik bahasa Indonesia baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini terlihat dari masih banyaknya pelajar yang memiliki nilai Ujian Nasional yang masih sangat rendah.

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Di Timor Leste, bahasa Indonesia berstatus sebagai bahasa kerja.

Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah salah satu dari banyak ragam bahasa Melayu. Penamaan "Bahasa Indonesia" diawali sejak dicanangkannya Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, untuk menghindari kesan "imperialisme bahasa" apabila nama bahasa Melayu tetap digunakan. Proses ini menyebabkan berbedanya Bahasa Indonesia saat ini dari varian bahasa Melayu yang digunakan di Riau maupun Semenanjung Malaya. Hingga saat ini, Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup, yang terus menghasilkan kata-kata baru, baik melalui penciptaan maupun penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing.

Meskipun dipahami dan dituturkan oleh lebih dari 90% warga Indonesia, Bahasa Indonesia bukanlah bahasa ibu bagi kebanyakan penuturnya. Sebagian besar warga Indonesia menggunakan salah satu dari 748 bahasa yang ada di Indonesia sebagai bahasa ibu. Fonologi dan tata bahasa Bahasa Indonesia dianggap relatif mudah. 

Tidak jarang mahasiswa diperlakukan seperti mahasiswa Jurusan Bahasa Indonesia di Fakultas Sastra dan Bahasa. Setelah 12 tahun belajar Bahasa Indonesia, apakah mereka sudah mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik secara tertulis maupun terlisan?

Lalu bagaimana dengan kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa S2? Seperti halnya mahasiswa D3 dan S1, ternyata sebagian mahasiswa S2 dan S3 juga masih lemah dalam berbahasa Indonesia. Paparan singkat di atas membuktikan ketidakmampuan sebagian (besar?) mahasiswa dalam berbahasa Indonesia, dalam hal ini bahasa tulisan. Lalu apa yang mesti dikerjakan para dosen Bahasa Indonesia yang ternyata tidak semua bergelar sarjana Bahasa Indonesia?

Dengan kata lain, setiap dosen harus mampu menjadi dosen Bahasa Indonesia. Artikel-artikel opini yang berkaitan langsung dan tak langsung dengan bahasa Indonesia yang dimuat di media massa cetak pun jangan pula dilewatkan. Dalam konteks tulisan ini, bukan dosen bahasa Indonesia mengajari mahasiswa, melainkan dosen bahasa Indonesia dan mahasiswa sama-sama belajar bahasa Indonesia. Bila beberapa upaya ini dapat dilaksakanakan sungguh-sungguh dan

                                                                                                                                               2

dengan senang hati oleh para mahasiswa dan dosen bahasa Indonesia, maka kita yakin para lulusan perguruan tinggi kita tidak hanya mampu dan terampil berbahasa Indonesia secara terlisan dan tertulis, tetapi juga sungguh-sungguh mencintai bahasa nasional mereka sendiri.

      B . Problematika Pendidikan di Indonesia

            Pendidikan beasal dari bahasa Inggris yaitu “education”, berakar dari bahasa Latin “educare” yang berarti pembimbingan berkelanjutan (to led forth). Jika diperluas, arti etimologis itu mencerminkan adanya pendidikan yang berlangsung secara terus menerus dari generasi yang satu ke generasi selanjutnya sepanjang keberadaan kehidupan manusia. Sedangkan secara teoritis, ada pendapat yang mengatakan bahwa pada umumnya pendidikan bagi manusia itu berlagsung sejak 25 tahun sebelum kelahiran. Pendapat itu diartikan bahwa sebelum menikah, ada kewjiban bagi siapa pun untuk mendidik diri sendir terlebih dahulu sebelum mendidik anak keturunannya. Secara praktis ada pendapat yang mengatakan bahwa bagi manusia individual, pendidikan itu telah dimulai sejak bayi lahir, bahkan sejak bayi itu berada di dalam kandungan sang ibu. Melihat dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan pendidikan itu melekat erat pada dan di dalam diri manusia sepanjang jaman.

            Jadi pendidikan adalah masalah khas manusia. Artinya adalah hanya manusialah yang mempunyai persoalan pendidikan sepanjang dia itu hidup. Sedangkan makhluk lain hidup dalam keadaan yang relatif stabil tanpa adanya sebuah perubahan yang berarti, apalagi perkembangan. Kita ambil contoh adalah ayam. Ketika ayam baru saja menetas dari telurnya bisa langsung hidup mencari makan sendiri secara naluriah. Berbeda sekali dengan manusia. Ketika bayi baru lahir, dia masih berada dalam kondisi yang labil dan terus menerus melakukan perubahan dan perkembangan, baik secara fisik maupun piskisnya. Agar menjadi manusia yang bisa diandalkan maka sejak kecil manusia harus dikenalakan dengan pendidikan. Palaksanaan pendidikan dilakukan oleh dan untuk dirinya sendiri, dengan sasaran mengembangkan pengetahuan serta menyusun teori-teori keilmuan dan sistem teknologi. Sasaran pendidikan itu berfungsi sebagai alat, sarana, dan jalan untuk membuat perubahan menuju perkembangan hidup. Pda titik inilah manusia mewujudkan dirinya sebagai mahluk pendidikan.

            Pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan dari usaha bangsa kita untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru dengan berdasarkan kebudayaan nasional. Berbagai krisis yang terjadi menunjukkan bahwa masih sangat banyak kepincangan dalam perubahan yang terjadi. Pendidikan Indonesia dewasa ini telah terlempar dari kebudayaan, dan telah menjadi alat dari suatu orde ekonomi, atau alat sekelompok penguasa untuk mewujudkan cita-citanya yang tidak selalu sesuai dengan tuntutan masyarakat (Tilaar, 2000).

Jalal dan Supriyadi (2001) mengidentifikasi ada lima kelompok besar isu strategis yang masing-masing isu tersebut mengandung dimensi-dimensi ekonomi, politik, budaya, sosial, dan hukum. Isu pertama, lemahnya kemampuan masyarakat dalam bidang pendidikan. Di samping lemahnya kemampuan finasial, masyarakat juga belumm memiliki prasyarat kemampuan sosial,

                                                                                                                                    3

kultural, dan legal, serta kemauan politik yang cukup untuk memprioritaskan pendidikan.

Kedua, lemahnya kemampuan sistem pendidikan nasional. Sebagai suatu sistem, pendidikan

nasional belum memiliki kemampuan cukup untuk memberikan layanan terbaik bagi masyarakatnya. Struktur dari sistem yang baru belum jelas, budaya pendukungnya juga belum jelas, inkonsistensi dalam peraturan perundangan masih mungkin terjadi. Di samping itu, secara ekonomi, masih banyak hal yang belum baik, pemborosan dan inefisiensi masih banyak ditemui. Isu ketiga adalah desentralisasi pendidikan. UU No. 22 tahun 1999 sudah mulai dilaksanakan, namun dalam hal urusan pendidikan belum mencapai tingkat kesiapan yang memadai. Masalahnya tidak hanya terletak pada identifikasi dan pemilahan urusan daerah dan urusan pusat, namun juga perlunya penataan sistem organisasi, manajemen, pengembangan sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan lain sebagainya. Keempat, relevansi pendidikan. Apabila peran pendidikan itu sendiri masih belum jelas, tentu saja sistem yang relevan dengan antisipasi perkembangan sosial-budaya masyarakat, perekonomian dan struktur ketenagakerjaannya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tatanan politik masyarakat yang demokratis, masih membutuhkan pemikiran yang mendasar. Kelima, akuntabilitas pendidikan. Pendidikan dituntut dapat mempertanggung-jawabkan tugas sesuai dengan visi dan misinya kepada masyarakat. Adalah kewajiban pendidikan untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu sesuai dengan sumber daya yang tersedia dan dipercayakan kepadanya.

                                                                                                                                                4

BAB III

PENUTUP

A.  Kesimpulan

            Pendidikan adalah masalah khas manusia. Artinya adalah hanya manusialah yang mempunyai persoalan pendidikan sepanjang dia itu hidup. Sedangkan makhluk lain hidup dalam keadaan yang relatif stabil tanpa adanya sebuah perubahan yang berarti, apalagi perkembangan. Pendidikan nasional tidak dapat dipisahkan dari usaha bangsa kita untuk membangun suatu masyarakat Indonesia baru dengan berdasarkan kebudayaan nasional. Berbagai krisis yang terjadi menunjukkan bahwa masih sangat banyak kepincangan dalam perubahan yang terjadi. Pendidikan Indonesia dewasa ini telah terlempar dari kebudayaan, dan telah menjadi alat dari suatu orde ekonomi, atau alat sekelompok penguasa untuk mewujudkan cita-citanya yang tidak selalu sesuai dengan tuntutan masyarakat.

            Budi pekerti berisi nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut kebaikan dan keburukannya melalui norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan santun, norma budaya dan adat istiadat masyarakat. Budi pekerti akan mengidentifikasi perilaku positif yang diharapkan dapat terwujud dalam perbuatan, perkataan, pikiran, sikap, perasaan, dan kepribadian peserta didik.

            Karakter bangsa dalam antropologi (khususnya masa lampau) dipandang sebagai tata nilai budaya dan keyakinan yang mengejawantah dalam kebudayaan suatu masyarakat dan memancarkan ciri-ciri khas keluar sehingga dapat ditanggapi orang luar sebagai kepribadian masyarakat tersebut.

            Sebagai agen perubahan mahasiswa mempunyai peran penting dalam membantu persoalan pendidikan yang ada di Indonesia. Melalui usaha-usaha pemberdayaan masyarakat, progres pengabdian ke masyarakat sebagai bentuk integritas terhadap masyarakat.

           

     B.  Saran

            Peran pendidikan seharusnya dipahami bukan saja dalam konteks mikro (kepentingan anak didik yang dilayani melalui proses interaksi pendidikan), namun juga dalam konteks makro, yaitu kepentingan masayarakat yang dalam hal ini termasuk masyarakat bangsa, negara dan masyarakat dunia. Hubungan pendidikan dengan masyarakat mencakup hubungan pendidikan dengan perubahan sosial, tatanan ekonomi, politik, dan negara. Oleh karena pendidikan terjadi di masyarakat, dengan sumber daya masyarakat, dan untuk masyarakat, maka pendidikan dituntut

                                                                                                                                                5

untuk mampu memperhitungkan dan melakukan antisipasi terhadap perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan kenegaraan secara silmultan.

DAFTAR PUSTAKA

Suhartono, Suparlan. 2009. Filsafat Pendidikan. Jogjakarta: Ar Ruzz Media.

Zuriah, Nurul. 2008. Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan. Jakarta: PT Bumi Aksara.

                                                                                                                                                7